Ironi Pendidikan Guru: Standar ‘Asal Lulus’ di Tengah Gemerlap Sekolah Kedinasan
BREBES – japenews.com - menurut ketua dewan pendidikan Brebes Budi Anjar SPd MPd kepada wartawan kamis 15 April 2026 bahwa Kesenjangan standar pendidikan antara calon guru dengan lulusan lembaga pendidikan tinggi kedinasan seperti STAN atau Akpol kini menjadi sorotan tajam. Proses pencetakan tenaga pendidik di Indonesia dinilai masih jauh dari kata profesional, bahkan terkesan "asal-asalan" di beberapa lembaga pendidikan swasta daerah.
Dalam sebuah diskusi mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), muncul keprihatinan mendalam terkait mudahnya seseorang menyandang gelar guru tanpa melalui proses penggodaan mental dan akademik yang ketat.
Disiplin 24 Jam vs Kuliah Formalitas
Perbedaan mencolok terlihat pada bagaimana negara mempersiapkan pegawainya. Lulusan sekolah kedinasan dipersiapkan dengan matang, disiplin tinggi selama 24 jam, hingga membentuk pola pikir dan kinerja yang tertata. Sebaliknya, pendidikan guru justru mengalami degradasi standar di tingkat lokal.
"Anak-anak lulusan STAN atau Akpol itu digembleng luar biasa untuk menjadi pegawai yang kompeten. Masalahnya, bagaimana dengan proses pencetakan guru kita?" ujar narasumber dalam diskusi tersebut.
Ia mengungkapkan fakta pahit di lapangan di mana banyak lembaga pendidikan pencetak guru di tingkat kabupaten/kecamatan yang tidak menjalankan standar ketat. "Ada yang kuliah satu semester cuma masuk tiga kali, tahu-tahu sudah wisuda dan jadi guru. Ini memprihatinkan, padahal guru memegang tanggung jawab besar mengubah nasib bangsa."
Wacana Standarisasi Nasional dan Gaji Kedinasan
Melihat ketimpangan tersebut, muncul dorongan agar pemerintah mengubah total skema pendidikan guru. Jika guru dianggap sebagai profesi strategis pembentuk karakter bangsa, maka pendidikannya harus dikelola secara profesional dan berstandar nasional.
"Harusnya sejak masa pendidikan, calon guru sudah dibiayai atau digaji pemerintah seperti sekolah kedinasan lainnya. Hal ini demi memastikan hanya mereka yang terbaik dan paling berdedikasi yang bisa mengajar anak cucu kita," tambahnya.
Kesejahteraan Rendah, Kualitas SDM Tertinggal
Tak hanya soal proses pendidikan, rendahnya penghargaan terhadap profesi guru juga menjadi pemicu kemunduran kualitas SDM Indonesia di kancah Asia Tenggara. Saat ini, penghasilan banyak guru bahkan masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR), kalah jauh dibandingkan karyawan sektor industri.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan sejarah masa lalu, di mana Indonesia sempat menjadi kiblat pendidikan bagi negara tetangga seperti Malaysia.
"Dulu guru kita dikirim ke Malaysia untuk mengajar. Sekarang kondisinya berbalik. Di Asia Tenggara, kualitas SDM kita termasuk yang rendah, mungkin hanya di atas Timor Leste. Kita kalah bersaing dengan Malaysia, Brunei, Thailand, bahkan Filipina," ungkap narasumber dengan nada getir.
Manajemen SDM dan Kedaulatan Sumber Daya Alam
Rendahnya kualitas SDM ini berdampak sistemik pada pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Meski memiliki cadangan nikel, batubara, hingga minyak yang melimpah, Indonesia dinilai belum mampu mengelolanya secara mandiri karena keterbatasan kualitas manusia dan manajemen.
"Ironis, untuk BBM saja kita masih harus membeli dari Singapura, padahal bahan mentahnya dari kita. Semuanya kembali lagi ke masalah manajemen dan kualitas manusianya. Jika gurunya tidak dipersiapkan dengan hebat, bagaimana kita bisa mencetak generasi yang mampu mengelola kekayaan negeri ini?" tutupnya.
Reporter: Teguh