BREBES, – japenews.com - Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan pemerintah pusat mulai mendapat sorotan tajam dari para pemantau di lapangan. Meski memiliki tujuan mulia, sejumlah masalah fundamental mulai dari standar operasional, dampak ekonomi mikro, hingga transparansi data menjadi catatan merah yang perlu segera dibenahi.
Slamet Dhopir , anggota Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) wilayah Brebes mengatakan i dan timnya dikukuhkan sebagai pemantau Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) wilayah Jawa Tengah, memaparkan hasil temuannya terkait realita di lapangan, khususnya di Kabupaten Brebes.
1. Lemahnya Standarisasi dan Fleksibilitas Lapangan
Menurut Slamet, masalah utama bermula dari hulu produksi. Saat ini, belum ada keseragaman Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pembuatan menu MBG. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengalaman para tenaga ahli gizi di lapangan.
"Teman-teman ahli gizi kebanyakan masih baru. Penyajian gizi masih bersifat 'textbook'—patokannya hanya kalori—namun praktik di lapangannya belum luwes," ujar Slamet.
2. Efek Domino terhadap Harga Pangan Lokal
Program MBG yang membutuhkan bahan baku dalam jumlah besar ternyata berdampak pada stabilitas harga di pasar tradisional. Slamet mencatat adanya keluhan dari pedagang kecil dan penjual sarapan karena melonjaknya harga bahan pokok.
Borongan Stok: Bahan pangan seperti sayur, beras, dan telur dipesan dalam skala besar untuk program MBG.
Inflasi Lokal: Akibat stok yang terserap MBG, harga di pasar meroket, menyulitkan pedagang kecil yang biasa berjualan di pagi hari.
3. Indikasi "Fee" dan Masalah Sanitasi
Hal yang paling mengejutkan adalah adanya temuan mengenai "biaya siluman" atau fee dalam proses operasional MBG. Slamet mensinyalir anggaran Rp5.000 (untuk operasional) tidak sepenuhnya bersih, karena ada potongan yang diduga mengalir ke oknum tertentu di tingkat pusat.
Selain masalah anggaran, kondisi fisik tempat produksi atau dapur umum juga menjadi sorotan. Banyak tempat yang dianggap tidak layak secara sanitasi, yang justru berisiko bagi kesehatan para penerima manfaat.
4. Sengkarut Data: Mana yang Riil ?
Transparansi data menjadi poin krusial yang dituntut oleh tim pemantau. Slamet mendesak Dinas Pendidikan (Diknas) untuk membuka data secara jujur dan transparan mengenai jumlah penerima manfaat.
"Data anak penerima manfaat harus jujur. Mulai dari jumlah sekolah, siswa, guru, hingga tenaga kebersihan di tiap kecamatan seperti Wanasari harus terdata detail," tegasnya. Ketidaksinkronan data ini terlihat dari perbedaan angka yang disampaikan pemerintah pusat, di mana Presiden menyebut angka 51 % , sementara Ketua MBG menyebut 55%.
Kesimpulan dan Harapan
Sebagai bagian dari tim pemantau yang terdiri dari 72 orang untuk Jawa Tengah (5 orang khusus di Brebes), GNPK bersama Gubernur, Kajati, dan Kesbangpol berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya program ini. Tanpa perbaikan tata kelola dan transparansi data, program MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi ladang bagi-bagi uang tanpa dampak nyata yang berkelanjutan bagi kesehatan anak-anak.
Rep ( teguh )