Program Garda Desa Disebut Tak Efektif, SKB 3 Menteri Diminta Dicabut
Soroti Kebijakan Pengembalian Dana Desa, Aktivis GNPK Brebes Nilai Program Jaga Desa Tidak Adil
Brebes - japenews.com - Program Garda Desa dan Pengawasan MBG yang dicanangkan oleh pemerintah bekerja sama kejaksaan Negeri Brebes dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) se Kabupaten Brebes Selasa 1 September 2026 dinilai oleh Slamet Abdul Dhopir salah satu tokoh masyarakat yang juga aktifis gerakan GNPK ( Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi
Brebes , program semacam ini dinilai tidak efektif .
Hal itu hanya program saja, yang utama harus diperhatikan dan dicabut dulu adalah SKB 3 menteri, yaitu dari kepolisian Kejaksaan dan Menteri Dalam Negeri.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa yang dahulu saja ada program jaga desa, tapi nyatanya yang sudah terbukti saja melakukan tindak pidana korupsi di desa hanya disuruh mengembalikan dan diberi waktu tenggang selama 60 hari.
Hal ini berbeda dengan tindak pidana umum yang dilakukan Kebanyakan orang kecil seperti maling ayam tetap diproses dan padahal ayamnya telah dikembalikan.
Menurutnya hal ini jelas tidak adil terutama bagi masyarakat umum.
Yang saya pertanyakan adalah Apakah ada uang koordinasi, yang diambil dari dana desa, ujarnya.
Sehingga banyak kepala desa yang terlibat kasus dana desa, santai-santaian saja dan disuruh hanya mengembalikan hasil korupsinya saja.
Menurutnya kepala desa atau oknum yang melakukan korupsi jangan diberikan kesempatan untuk mengembalikan selama 60 hari langsung saja diproses, Papanya.
Hal senada juga kritisi terkait dengan kinerja inspektorat Kabupaten Brebes , seperti ya auditnya yang dilakukan sekedar ceremonial, dan tidak sungguh-sunggh ujarnya.
Reporter Teguh